Jum`at, 08 Agustus 2025
Beranda / /

  • KY Uji Kelayakan 23 Calon Hakim MA dan HAM, Publik Bisa Bertanya
    Polkum | 1 hari lalu
    KY Uji Kelayakan 23 Calon Hakim MA dan HAM, Publik Bisa Bertanya

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Yudisial (KY) memulai tahapan akhir seleksi dengan menggelar wawancara terbuka terhadap 20 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA), Rabu hingga Sabtu, 6-9 Agustus 2025 di Auditorium KY, Jakarta.

    KY Uji Kelayakan 23 Calon Hakim MA dan HAM, Publik Bisa Bertanya



  • 14.720 Responden Ikuti Uji Publik Panduan Implementasi Toleransi Beragama di Madrasah
    Nasional | 7 bulan lalu
    14.720 Responden Ikuti Uji Publik Panduan Implementasi Toleransi Beragama di Madrasah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama menyelenggarakan uji publik panduan implementasi toleransi beragama di madrasah. Hanya dalam kurun waktu empat hari, 18 - 21 Desember 2024, sebanyak 14.720 responden telah memberikan tanggapan dan umban balik atas draft panduan implementasi toleransi beragama.

  • Pj Gubernur Aceh Presentasikan Uji Publik Keterbukaan Informasi
    Aceh | 2 tahun lalu
    Pj Gubernur Aceh Presentasikan Uji Publik Keterbukaan Informasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki presentasikan uji publik Keterbukaan informasi di Aceh dalam acara Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta, Selasa, 1 November 2022.

  • Seminar Uji Publik RUU, Gubernur Aceh: Undang-Undang Dibentuk Sepenuhnya untuk Kepentingan Rakyat
    Aceh | 3 tahun lalu
    Seminar Uji Publik RUU, Gubernur Aceh: Undang-Undang Dibentuk Sepenuhnya untuk Kepentingan Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, terlepas apapun sistem pemerintahannya, kekuasaan membentuk Undang-Undang diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, fungsi Undang-Undang lebih merupakan persoalan penjabaran dari tujuan negara sebagaimana termaktub dalam konstitusinya.